HomeSektor TransportasiTransportasi RegionalJalan 'Bubur' di Sumsel, Siapa Bertanggung Jawab?

Jalan 'Bubur' di Sumsel, Siapa Bertanggung Jawab?

 Jalan 'Bubur' di Sumsel, Siapa Bertanggung Jawab?

 

Banyuasin - Akses jalan rusak yang kini menjadi 'bubur' di Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi sorotan. Ada 37 desa dari dua kecamatan terhambat aktivitasnya karena jalannya hancur.

"Sebenarnya persoalan infrastruktur itu sudah cukup lama dan ini harus menjadi prioritas. Terlepas apakah jalan ini milik Pemda Banyuasin atau provinsi itu tidak jadi persoalan, yang jelas warga sangat mebutuhkan jalan layak," kata Pengamat Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Bagindo Togar saat bebincang dengan detikcom, Jumat (27/4/2018).

Dikatakan Bagindo, infrastruktur menjadi tugas utama para pemimpin di Sumatera Selatan dalam mensejahterakan rakyat. Terutama Banyuasin yang merupakan daerah lumbung padi terbesar di Bumi Sriwijaya.


Lebih lanjut, Bagindo menyebut tidak ada lagi alasan Pemkab Banyuasin menunda pembangunan jalan penghubung Muara Padang dan Muara Sugihan menuju Kota Palembang. Dengan begitu, infrastruktur menjadi tugas utama bagi provinsi dan kabupaten/kota saat ini.

"Infrastruktur ini PR utama di Sumatera Selatan, baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Kalau pemkab tak bisa selesaikan lebih baik mundur saja dan pemerintah provinsi juga harus lihat ini, lihat ada kepentingan ribuan hajat orang banyak di daerah itu," kata Bagindo.

"Mereka tidak minta mall, minta rumah sakit kelas internasional tidak, bandara juga tidak. Jadi pembangunan ini jangan hanya di Pangkalan Balai sebagai pusat pemerintahan Banyuasin saja, perhatikan daerah Muara Padang. Kasihan rakyat," katanya.

Persoalan infrastruktur di Banyuasin ini, kata Bagindo, sudah terjadi sebelum Banyuasin jadi kabupaten pemekaran. Tapi apa daya, setelah pemekaran pun nasib warga di daerah jalur tak kunjung ada perubahan. Terutama akses darat menuju kota.

Untuk itu, moment pilkada serentak pada tahun ini warga Sumatera Selatan harus bisa memanfaatkan untuk perubahan. Memilih pemimpin yang punya program prioritas pembangunan infrastruktur.

"Sumatera Selatan sedang Pilgub, begitu juga dengan Banyuasin. Seharusnya ini jadi moment pilihan cerdas menentukan pemimpin yang punya program prioritas pembangunan infrastruktur. Kalau nanti infrastruktur bagus, pendidikan, ekonomi dan kesehatan pasti akan baik semua," tutupnya. 

(asp/asp)

 

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia