HomeSektor Transportasi905 Km Jalan Tol akan Dibangun di 2019

PT KAI Kaji Infrastruktur untuk Operasikan Kereta “Double Decker"

PT KAI Kaji Infrastruktur untuk Operasikan Kereta “Double Decker"

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Keretan Api Indonesia (KAI) berencana mengoperasikan kereta tingkat (double decker). Saat ini PT KAI tengah melakukan kajian infrastuktur. 

"Untuk rute, jalur, dan infrastrukturnya ini akan dilakukan kajian, termasuk jalur yang akan dilalui," ujar Kepala Humas PT KAI Agus Komarudin kepada Kompas.com, Sabtu (5/5/2018).

Misalnya, kata Agus, jika dimensi kereta tidak bisa melewati terowongan, maka akan dialihkan lewat jalur utara yang tidak ada terowongannya. Nantinya jalur kereta akan disesuaikan pula dengan jembatan dan stasiun yang akan dilewati.

"Jadi masih perlu kajian-kajian, baik infrastruktur atau sarana keretanya untuk saling menyesuaikan dengan kondisi yang sudah ada bila memungkinkan," kata Agus.

Baca juga: Ini Alasan PT KAI Menggagas Kereta Double Decker

Agus mengatakan, ide pembuatan kereta double decker dicetuskan KAI saat dilakukan pertemuan dengan PT Industri Kereta Api (INKA), Maret 2018 lalu. Pembahasan tersebut masih sekadar gagasan, belum dilaksanakan kontrak dengan INKA.

"Tapi INKA menyanggupi," kata Agus.

Target 2010

Sebelumnya, Direktur Utama PT INKA Budi Noviantoro menyatakan bahwa PT KAI tak hanya meminta kereta sleeper, tapi juga kereta bertingkat.

Budi menargetkan pekerjaan pembuatan kereta double decker selesai pada 2020. Namun, ia mengakui ada sejumlah kendala untuk mengoperasikan kereta bertingkat itu. 

"(Bentuknya) seperti bus tingkat. Kalau di luar negeri sudah biasa dan di Eropa juga banyak. Tetapi, rel (di sana) lebih lebar 14,35 sementara kita hanya 10,47," ujar Budi.

Budi menjelaskan, PT INKA saat ini membutuhkan data sinkronisasi sarana dan prasarana. Untuk itu, PT KAI harus melakukan studi terkait ruang bebas.

Budi menambahkan, secara teknis PT INKA sanggup memproduksi kereta double decker sesuai pesanan PT KAI. Namun, sebelum pesanan ini diproduksi, prasarana seperti rel, jembatan, dan perlintasan harus dipastikan bisa dilewati kereta tersebut.

"Kalau dari sarana kami siap. Tapi dari prasarana harus dilihat karena jalur lurus bisa kecapatan 160 kilometer per jam, tetapi tidak bisa di lengkungan," imbuh Bud

 

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia