HomeSektor Tata RuangPerkotaanTata RuangDKI Jakarta Perlu Perubahan

Tata RuangDKI Jakarta Perlu Perubahan

Tata RuangDKI Jakarta Perlu Perubahan

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemerintahan Joko Widodo berdampak kepada kebutuhan perubahan rencana tata ruang di tingkat provinsi. Terhambatnya pengesahan RTRW dan perubahannya akan berdampak kepada terhambatnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu daerah yang paling berdampak terhadap PSN yaitu DKI Jakarta, Oswar Mungkasa selaku Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dalam satu kesempatan diskusi menyatakan bahwa DKI Jakarta sedang melakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW dan Revisi RDTR untuk mengakomodasi berbagai PSN seperti NCICD, MRT, LRT, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Kereta Bandara Soekarno Hatta, keduanya sedang dalam proses penyelesaian.

RTRW merupakan dokumen yang vital dalam mengarahkan pembangunan untuk menghasilkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Perencanaan ruang yang matang dan inklusif melalui pendekatan secara buttom-up dengan menyertakan berbagai stakeholder termasuk kaum disabilitas akan menjadikan pembangunan kota di masa mendatang jauh dari berbagai masalah seperti sengketa lahan dan penolakan warga. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan dalam proses penyusunannya maupun revisi sehingga terdapat kepastian dalam pembangunan daerah. Dalam menyusun tata ruang DKI Jakarta, IAP sebagai wadah perencana memberikan masukan bagi penyusunan RTRW Jakarta yang dapat pula penjadi pertimbangan bagi kota lainnya di Indonesia.

Terdapat 4 cara yang perlu dilakukan dalam menterjemahkan transformasi ini ke dalam substansi RTRW DKI Jakarta. Keempat hal tersebut yaitu walkable city, inclusive city, resilient city dan tertib tata ruang. Mirwansyah Prawiranegara selaku Ketua Bidang Tata Ruang IAP DKI Jakarta menekankan bahwa keempat hal tersebut jika diimplementasikan dalam RTRW akan menjadi solusi bagi permasalahan Jakarta seperti kemacetan, banjir, kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), Polusi, Permukiman Kumuh, kurangnya suplai perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), kesenjangan sosial-spasial, alih fungsi lahan, degradasi lingkungan, spekulasi tanah dan kualitas hidup yang menurun.

Keempat hal tersebut harus dijabarkan secara konkret dan diintegrasikan kedalam RTRW, baik dalam pasal-pasal maupun peta-peta rencana tata ruang, sehingga dapat menjadi solusi efektif permasalahan perkotaan Jakarta. Prawira dalam kesempatan ini menjabarkan keempat hal tersebut menjadi muatan-muatan penting yang dapat diakomodasi dalam RTRW DKI Jakarta.

Pertama, walkable city atau kota yang ramah pejalan kaki dapat diimplimentasikan dengan menggunakan konsep Transit Oriented Development (TOD) dengan mengakomodasi substansi seperti penetapan deliniasi kawasan TOD, perubahan peruntukan pola ruang pada kawasan TOD, integrasi rencana kawasan TOD dengan rencana sistem pusat kegiatan kota, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan TOD untuk mendorong walkability design dan alokasi RTH ideal.

Kedua, inclusive city yaitu menjadikan semua warga memiliki hak dan akses yang sama dalam menikmati kehidupan kota dan layanan serta peluang sosial ekonominya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerapan kebijakan pembauran sosial, alokasi terhadap hunian terjangkau (affordable housing), land banking dan pelibatan semua pemangku kepentingan termasuk golongan marjinal dalam pengambilan keputusan kebijakan tata ruang baik dalam tahap perencanaan hingga pengendaliannya.

Ketiga, resilient city yaitu mendukung kota yang tangguh terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan flood plain zoning, alokasi RTH multifungsi mitigasi bencana, penetapan sempadan sungai definitif, integrasi pengurangan resiko bencana dengan mengintegrasikan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) milik BPBD dan zero delta policy yaitu aturan pembangunan yang sensitif air.

Keempat, tertib tata ruang yaitu konsistensi dan berkomitmen dalam mengimplementasikan rencana tata ruang baik dalam program pembangunan maupun perizinan dan penegakan hukum terhadap pelanggar tata ruang. Hal ini dapat dilakukan dengan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan, audit tata ruang secara berkala, dan kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong target pemerintah dalam hal luasan RTH, lokasi land banking dan hunian MBR.

 

Pusat Studi Infrastruktur Indonesia menganggap bahwa keberadaan RTRW merupakan cerminan matangnya perencanaan pembangunan suatu daerah. RTRW daerah akan dengan mudah menciptakan kepastian bagi semua stakeholder untuk dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah, terutama di sektor infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Daerah harus bekerja sama untuk mempercepat pengesahan dan revisi RTRW provinsi di Indonesia.

Share For Social Network

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia