HomeSektor Tata RuangPerkotaanProgram Pengembangan Kota Hijau

Program Pengembangan Kota Hijau

Program Pengembangan Kota Hijau

Pencapaian kota berkelanjutan membutuhkan usaha dari semua elemen masyarakat. Dari semua pemangku kepentingan, pemerintah memiliki peran yang paling besar sebagai pelaksana dan penentu kebijakan pembangunan. Berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan telah dan masih melakukan beragam program dan kegiatan untuk menggerakkan kota-kota Indonesia menuju kota yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sejak 2011 telah menginisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang sebagai upaya mendorong perwujudan 30% RTH perkotaan sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang No.26 tahun 2007.

Pada awalnya, P2KH merupakan program insentif bagi kota/kabupaten yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kota hijau. Sebagai respon terhadap ancaman perubahan iklim dan pengabaian alam dan lingkungan dalam pesatnya perkembangan perkotaan, P2KH mengarahkan penanganan kota berdasarkan 8 atribut kota hijau, yaitu Green Planning and Design, Green Open Space, Green Community, Green Waste, Green Water, Green Energy, Green Transportation, dan Green Building. Kementerian PUPR berupaya memberikan insentif yang berdampak konkret bagi pengembangan kota/kabupaten yang menjadi  peserta P2KH melalui penyusunan masterplan kota hijau (Green Planning and Design), pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka publik (Green Open Space), dan pembentukan Forum Komunitas Hijau/FKH (Green Community).  Sejak tahun 2015, P2KH berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB). P2KH telah mengalami penyesuaian (reformatting) program terkait perluasan cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi Ruang Hijau, di mana program ini tidak lagi sebatas penanganan RTH saja, melainkan konsep ruang hijau yang dapat diimplementasi di segala ruang meliputi ruang terbuka, ruang tertutup, privat, publik, hardscape, softscape, maupun bentuk permukaan lain yang dapat didesain dengan prinsip melindungi sumber daya alam.

Sebagai bentuk sosialisasi pentingnya ruang hijau dan infrastruktur hijau dalam perencanaan kota, Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus yang dikepalai oleh Dian Irawati, unit yang menangani langsung P2KH, telah menerbitkan Roadmap Kota Hijau. Roadmap Kota Hijau menjelaskan tiga konsep utama yaitu (1) pemanfaatan sistem alam berkelanjutan yang memadukan unsur alami dan buatan melalui Infrastruktur Hijau; (2) perlunya konsep Infrastruktur Hijau yang direa- lisasikan dalam Perencanaan dan Perancangan Hijau melalui pendekatan konservasi lingkungan alami dan revitalisasi lingkungan terbangun sebagai acuan perwujudan pembangunan kota hijau; dan (3) pentingnya dua penggerak kunci untuk mewujudkan Kota Hijau yaitu komunitas hijau dan lintas kelembagaan.

Dari 174 kota/kabupaten yang telah difasilitasi sampai 2017, P2KH telah berkontribusi positif dalam perkembangan kota, antara lain meningkatnya pemahaman mengenai istilah dan fungsi RTH, terbangunnya RTH di beberapa lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka publik, meningkatnya kesadaran Pemda dalam inventarisasi aset tanah yang dapat difungsikan sebagai RTH, dan inisiasi berkumpulnya komunitas lingkungan hidup & sosial untuk melakukan aksi bagi kota.

Kesuksesan kota hijau atau kota berkelanjutan merupakan akumulasi dari upaya-upaya mandiri dan komitmen pemerintah kota/kabupaten dalam mencapainya. Beberapa kota/kabupaten seperti Malang, Bogor, Palu, dan Wonosobo telah menunjukkan kesungguhan dalam mewujudkan kota hijau dengan kebijakan yang mendukung keberadaan RTH sekaligus berfokus pada penambahan RTH baru, termasuk pengembangan atribut lain, seperti green waste dengan pengolahan sampah melalui 3R, green transportation dengan memberi perhatian pada fasilitas pejalan kaki, dan transportasi massal. Upaya-upaya ini membutuhkan waktu panjang untuk melihat hasilnya secara nyata. Oleh sebab itu, untuk mencapai perubahan kota ke arah yang benar, maka diperlukan konstribusi aktif dari komunitas untuk menjaga taman dan ruang hijau yang ada serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait kota hijau.

Kota hijau tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah daerah sendiri, melainkan dengan kerjasama semua pihak di kota. Komunitas hijau merupakan salah satu pihak penting yang menjadi faktor keberhasilan kota. Oleh karena itu, setiap tahun P2KH melakukan pembinaan khusus kepada FKH yang telah terbentuk, melalui kegiatan lokalatih dengan tujuan agar penggiat komunitas dapat melakukan aksi yang berdampak positif bagi kota.

Kesadaran bahwa kota hijau hanya bisa dicapai jika ada pelibatan lintas lembaga di tingkat nasional disadari oleh Direktorat BPB. Oleh karena itu, Pemerintah mulai menginisiasi kegiatan koordinasi lintas K/L pemerintahan yang memiliki program  terkait lingkungan, perubahan iklim, dan ruang hijau seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas, Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui upaya koordinasi ini, Direktorat BPB berharap agar ke depannya kegiatan terkait kota hijau dapat dilakukan secara terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan yang dilakukan.

Sejauh ini, masyarakat baru merasakan bentuk konkret perwujudan kota hijau melalui  pembangunan RTH dalam bentuk ruang publik. Seiring isu sustainable city menjadi isu “seksi”, taman menjadi tempat yang menarik untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan hiburan. Masyarakat kini tidak hanya berkunjung ke mal untuk mendapatkan hiburan yang sebenarnya lebih layak disebut tempat perbelanjaan daripada sebagai tempat hiburan.

Ke depannya, P2KH diharapkan dapat menjadi program nasional lintas kementrian dan lembaga yang dipayungi Bappenas, bahkan menjadi gerakan nasional yang didorong langsung oleh Presiden, menguatkan upaya-upaya yang dilakukan Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim (UKP-PPI) selama ini. Pada akhirnya, P2KH tidaklah bertujuan untuk menarik sebanyak-

 

banyaknya kota/kabupaten untuk mendaftar menjadi kota hijau, melainkan sebagai salah satu penyedia pembelajaran atau pengetahuan terkait cara-cara peningkatan ruang hijau atau perwujudan kota hijau secara umum di Indonesia.

Share For Social Network

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia