HomeSektor Tata RuangProyek Infrastruktur 12 Kebun Raya Telan Rp182 Miliar

Ini Alasan Pemerintah Kucurkan Triliunan Rupiah Bangun Infrastruktur Papua

 

Jakarta - Pemerintah berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia guna mengurangi ketimpangan atau disparitas antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang terus dilakukan secara bertahap dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman. 

Bahkan beberapa di antaranya menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar PSN di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan trans papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah melakukan pembangunan di Papua tak hanya sekedar membangun infrastruktur semata, melainkan ke depan diharapkan dapat mengurangi tingkat kemahalan yang terjadi di Pulau tersebut yang saat ini terdiri dari dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Papua. 

"Pembangunan di Pulau Papua tidak hanya untuk membuka keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan di sana," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya seperti dikutip detikFinance, Rabu (15/2/2017).

Kementerian PUPR juga telah melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur di Pulau Papua dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 di mana dari 35 wilayah pembangunan strategis (WPS), terdapat empat WPS di Papua dan Papua Barat yakni WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

"Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi disparitas, sosial, ekonomi dan wilayah. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah," tutur Basuki.

Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di Papua tahun ini juga cukup besar dan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Alokasi anggaran untuk Papua yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat di tahun 2017 adalah sebesar Rp 7,6 triliun, meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp 7,59 triliun.

Alokasi untuk Provinsi Papua tahun 2017 sebesar Rp 4,96 triliun yang terdiri dari alokasi untuk Sumber Daya Air Rp 411 miliar, jalan dan jembatan Rp 3,72 triliun, permukiman Rp 132 miliar dan perumahan Rp 85,7 miliar. 

Sedangkan alokasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,64 triliun, yang terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp 343 miliar, jalan dan jembatan Rp 1,51 triliun, permukiman Rp 129 miliar. Sehingga total alokasi pembangunan infrastruktur PUPR untuk Pulau Papua mencapai Rp 7,6 triliun. 

Alokasi pembangunan infrastruktur di Pulau Papua juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus dimana tahun 2015, dana DAK untuk kedua provinsi tersebut sebesar Rp 1,59 triliun, tahun 2016 dana tersebut meningkat pesat menjadi sebesar Rp 6,35 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun.

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia