HomeSektor LingkunganJakarta, Kota Berpolusi Terburuk?

Jakarta, Kota Berpolusi Terburuk?

Jakarta, Kota Berpolusi Terburuk?

 

 

Pertumbuhan penduduk ibu kota Jakarta kian melaju dengan pesat. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pada 2017 terdapat lebih dari 10,37 juta jiwa tinggal di DKI Jakarta dengan luas wilayah hanya 662,33 kilometer persegi (km2).  Hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Dalam laporan Oxford Economics yang berjudul Global Cities 2018 memprediksi bahwa pada 2035, kota Jakarta akan menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, sebanyak 38 juta jiwa melampaui Tokyo, Jepang  dan Chongqing, China.

Namun pertumbuhan penduduk yang pesat ini tidak dibarengi dengan peningkatan sistem transpotasi publik yang memadai, dampaknya jumlah kendaraan di Ibu Kota pun turut membludak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut setidaknya sekitar 20 juta kendaraan melintas setiap harinya di jalanan Ibu Kota. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya yakni polusi udara.

 

Menurut Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), penyumbang terbesar polusi udara berasal dari kendaraan bermotor, dengan presentase 47%, kemudian 22% dari kegiatan industri, 11% dari domestik, 11% dari debu jalanan, 5% dari pembakaran sampah, dan 4% akibat kontruksi bangunan.

Membunuh 7 juta jiwa

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, bahwa pada 2016 terdapat 58,3% penduduk Jakarta terkena dampak buruk polusi udara sehingga harus mengeluarkan biaya kesehatan mencapai Rp51,2 triliun. Berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat polusi udara diantaranya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, bronkitis, penyempitan saluran pernapasan, jantung koroner, fungsi ginjal terganggu, dan hipertensi. Data World Health Organization (WHO) yang dirilis pada 24 Maret 2014 menyebutkan 68.000 orang meninggal akibat paparan polusi udara di Indonesia.

WHO juga menyatakan polusi udara telah membunuh 7 juta penduduk bumi setiap tahunnya. Kondisi krisis ini membuat WHO menargetkan dalam 12 tahun ke depan bagi negara-negara di dunia untuk memenuhi standar baku mutu udara sesuai dengan milik WHO.

Semakin Memburuk

Dalam 5-6 tahun terakhir, kualitas udara di DKI Jakarta semakin memburuk, dimana rata-rata polusi udara tahunan kota Jakarta relatif tinggi. Bahkan pada waktu-waktu tertentu mencapai tingkat berbahaya dengan parameter dominan PM2.5, PM10, SO2, dan O3. Dari hasil pemantauan Kedutaan Besar Amerika Serikat menunjukkan rata-rata konsentrasi PM2.5 pada Januari-Juni 2019 masuk dalam kategori tidak sehat, dengan nilai rata-rata 37.82 µg/m3 dan nilai tertinggi 152 µg/m3.

Meski demikian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya pada acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan udara kota Jakarta, kualitas udara Jakarta masih relatif baik dan sehat.

Beda Acuan Standar Kualitas Udara

Kepala Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal mengatakan jika terdapat perbedaan penilaian kualitas udara antara pemerintah dengan nonpemerintah. Menurutnya nonpemerintah seperti Greenpeace dan perorangan menggunakan low cost sensor yang memiliki tingkat keakuratan berbeda. Hasil pengukuran low cost sensor cenderung menyimpang jauh dari pengukuran instrumen standar yang digunakan oleh pemerintah.

Kemudian terdapat perbedaan acuan standar kualitas udara yang digunakan antara masyarakat dengan pemerintah. Pada umumnya, masyarakat memantau kualitas udara melalui aplikasi AirVisual yang menggunakan standar US Air Quality Index (US AQI). Sementara pemerintah menggunakan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang ditetapkan sejak tahun 1997 melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997.

Selain itu pada standar US AQI, parameter PM2.5 dijadikan sebagai parameter dominan dalam mengukur kualitas udara, sedangkan pada ISPU belum memasukkan parameter PM2.5 dan masih menggunakan parameter PM10. Parameter PM2.5 baru sebatas dimasukkan dalam baku mutu udara ambien nasional yang tertuang pada PP No. 41 Tahun 1999.

Menurut Direktur KPBB Ahmad Safrudin, hasil pemantauan untuk parameter PM2.5 oleh KLHK dan Pemerintah DKI Jakarta sebenarnya relatif sama dengan hasil pemantauan oleh Kedubes AS, namun karena Kedubes AS menggunakan US AQI dan pemerintah menggunakan ISPU maka penilaian kualitas udara antara kedua lembaga tersebut pun berbeda. 

Ketika menggunakan US AQI, nilai ambang batas parameter PM2.5 untuk waktu pengukuran 24 jam yaitu 35 µg/m3, sedangkan ketika mengacu pada baku mutu udara milik pemerintah maka nilai ambang batas parameter PM2.5 untuk waktu pengukuran 24 jam lebih longgar, yaitu 65 µg/m3

Teknologi Nuklir Sebagai Solusi

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah melahirkan sebuah teknologi pengukur kualitas udara yang lebih presisi dengan mengembangkan teknik analisis nuklir untuk mengukur konsentrasi massa partikel di suatu wilayah. 

Dilansir dari Antaranews.com (31/7/2019) peneliti kualitas udara Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Prof.Dr. Muhayatun Santoso mengatakan teknik tersebut memiliki sensitivitas dan selektivitas sangat tinggi sehingga mampu mengukur partikel udara sangat kecil dan berbahaya bagi kesehatan manusia.

Secara teknis, Muhayatun mengumpulkan sampel partikel di satu wilayah dengan dichotomous sampler. Kemudian memisahkan ke dalam dua fraksi, yakni yang pertama untuk partikel dengan ukuran paling kecil sampai 2,5 µm dan fraksi kedua untuk partikel ukuran 2,5 sampai 10 µm.

Muhayatun menuturkan jika dari pemisahan tersebut dapat diketahui persentase jumlah polutan di udara yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia dan dari proses alam. Lebih spesifik lagi, teknik analisis nuklir ini juga dapat mengidentifikasi kandungan satu polutan, apakah lebih banyak berisi silikat, sulfur atau elemen lainnya.

Tindakan Segera

Pemerintah akan merevisi PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara terkait ambang batas baku mutu udara ambien nasional dari 65 µg/Nm3 menjadi 35 µg/Nm3. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menerapkan standar emisi untuk kendaraan-kendaraan berat yang memasuki wilayah Jakarta Outer Ring Road (JORR), kemudian Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menerapkan perluasan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan roda empat dan sedang mengkaji penerapan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor sebagai solusi perbaikan kualitas udara jangka pendek.

Di sisi lain, KPBB juga menyarankan kepada pemerintah agar segera merevisi acuan baku mutu emisi dan baku mutu udara ambien sesuai standar WHO. Kemudian melarang peredaran premium 88, solar 48, dan pertalite 90 karena ketiga jenis bahan bakar tersebut tidak ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah harus tegas dalam penegakan hukum terkait pelanggaran batas emisi.

Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur waktu pengerjaan konstruksi agar tidak bertepatan dengan waktu puncak konsentrasi polutan, serta melakukan rekayasa lalu lintas agar kadar polutan tidak terlampau tinggi saat peak hour.

Mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingginya polusi akibat besarnya penggunaan kendaraan dan konsumsi bahan bakar, masyarakat perlu mulai mengurangi perjalanan (reduce trip) serta beralih (swifting) ke kendaraan beremisi rendah. Pemprov Jakarta juga perlu meningkatkan fasilitas dan pelayanan transportasi publik agar lebih nyaman, terintegrasi, dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi dalam program penghijauan, seperti menjalankan urban farming atau ikut melaksanakan program pemerintah yang terbaru yakni menanam tanaman lidah mertua, dimana pemerintah akan membagikan tanaman lidah mertua secara gratis dengan syarat menunjukan KTP DKI Jakarta.

Sebenarnya banyak strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara kota Jakarta. Namun yang terpenting adalah komitmen dan kerjasama yang solid dan efektif dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membenahi lingkungan kota Jakarta, karena terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih adalah tanggung jawab kita bersama.

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia