Ribut Masalah UU Sumberdaya Air

Undang-undang Dasar Pasal 33 menyatakan bahwa (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan diperugunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara tegas ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa melarang sumberdaya alam terutama air dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.

Pada tahun 2015 lalu, MK membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Sumber Daya Air. Hal ini berarti bahwa UU yang mengatur mengenai pengelolahan air kembali kepada UU No. 11 Tahun 1974 mengenai perairan secara umum. UU No. 7 Tahun 2004 dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945, dimana memungkinkan terjadinya privatisasi dan komersialisasi terhadap sumberdaya air. Secara tegas Mahkamah  Konstitusi memberikan 5 panduan terhadap UU yang aka mengatur sumberdaya air antara lain: pertama, tidak mengganggu hak rakyat untuk memperoleh air sebagai Hak Asasi Manusia. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air yang merupakan pelayanan dasar dan kewajiban pemerintah. Ketiga, pengelolahan air harus memperhatikan kelestarian lingkungan atau tidak membahayakan lingkungan dan kebutuhan masa depan. Keempat, sumberdaya air dalam pengawasan dan pengendalian negara secara mutlak. Kelima, pengusahaan sumberdaya air diutamakan oleh BUMN atapun BUMD, kalaupun kepada pihak swasta harus dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Jika melihat pada UU No. 7 Tahun 2004 tersebut memang sudah sepatutnya MK membatalkan keberadaan UU tersebut. Secara tersurat, UU tersebut telah bertentangan dengan UUD yang melarang adanya penguasaan Badan Usaha atau perseorangan dalam pengelolahan sumberdaya air, apalagi jika sumberdaya air yang dimaksud adalah keseluruhan yang meliputi air, sumber air dan daya air. Dalam pasar 38, 39, dan 40 secara jelas menyatakan bahwa badan usaha  dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan terhadap sumberdaya air termasuka penyediaan air minum. Ini berarti badan usaha dapat menggantikan peran pemerintah dalam pelayanan air minum. Fakta bahwa badan usaha apalagi perseorangan yang tentunya berorientasi profit tentunya membawa kecemasan terhadap harga air.

Tahun 2016, pemerintah menjadikan UU SDA sebagai salah satu prioritas nasional, namun satu tahun berlalu UU tersebut masih belum dikeluarkan. Hal ini dikarenakan akses air minum yang aman untuk masyarakan baru mencapai 68,8% (2015) yang terdiri atas air minum perpipaan sebesar 25% dan sisanya non-perpipaan, padahal target pemerintah yaitu 100% di tahun 2019. Beberapa kelompok masyarakat mengkhawatirkan proses penyusunan UU yang tidak transparan dan partisipatif, bahkan sangat sulit untuk mendapatkan salinan RUU SDA tersebut. Hal ini tentunya menyebabkan kekhawatiran masyarakat bahwa UU SDA yang baru masih jauh dari kepentingan masyarakat. Seharusnya pemerintah membuka seluas-luasnya terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat, agar proses pengesahan UU SDA dapat terlaksana dan penyediaan air 100% dapat terlaksana sesegera mungkin.

Air merupakah sumber kehidupan. Manusia dapat hidup tanpa makanan, namun mustahil tanpa air. Oleh karena itu, sepantasnya Pemrintah Pusat dan Daerah mengambil alih penguasaan air dan memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan air sebagai kebutuhan dasar. Bukan hanya memenuhi kebutuhan akan air tapi juga mengusahakan air untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia