HomePembiayaanIMF Minta Pemerintah Segera Berlakukan UU JPSK

Ibu Kota Pindah, Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Andalkan KPBU

Ibu Kota Pindah, Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Andalkan KPBU

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan akan memindah ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pembangunan " Ibu Kota Baru" ini akan dimulai sejak 2021 dan sehingga sudah bisa pindah pada 2024 mendatang.

Lantas dari mana sumber dana pembangunan infrastruktur di ibu kota baru itu?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru dengan menerapkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU).

KPBU sendiri ialah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

"Intinya datang dari KPBu, investasi langsung swasta-BUMN dan pemanfaatan aset," kata Bambang di Kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Bambang menjelaskan, pemanfaatan aset itu bisa saja dilakukan lewat  Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mendapatkan suntikan dana. Apalagi, jenis PNBP ini diatur dalam Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kalau ada (dana) APBN itu adalah APBN yang sumbernya sudah jelas dari aset," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, untuk pembiayaan ini tidak perlu dirumuskan sedemikian rupa dalam anggaran. Pasalnya, ini tergantung kapan pemerintah mau mengundang pihak swasta untuk terlibat.

"Kenapa harus dirumuskan? nanti tergantung kita mulai mengundang paritispasi investasinya kapan. Kan di PNBP sifatnya," tambahnya.

Meskipun demikian, Menteri Bappenas tidak menyebutkan berapa dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru nanti. Termasuk apakah sudah ada swasta atau BUMN yang mulai dilibatkan.

Sebelumnya, telah Bambang mengungkapkan pada tahap awal di lokasi terpilih akan dibangun terlebih dahulu pusat pemerintahan. Mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Yang terpenting adalah pada 2024 kita memulai proses pemindahan tersebut, karenanya zona  intinya pusat pemerintahan  dengan luas sekitar 2.000 hektar,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40.000 hektar. Perluasan itu direncanakan dilakukan pada 2025-2029.

Pada periode itu, akan dibangun perumahan untuk ASN, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, high tech industry, pusat riset dan penelitian, tempat pertemuan, pusat olahraga serta pusat perbelanjaan.

“Termasuk dari masukan sebelumnya untuk membangun fasilitas markas militer. (Angkatan) darat, laut dan udara di daerah sekitar ibu kota baru,” kata Bambang.

Lokasi untuk ibu kota baru semakin mengerucut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut ibu kota baru akan dipindah ke pulau Kalimantan.

Lalu dalam rapat kabinet di Istana pada Selasa (6/8/2019) telah diputuskan bahwa ada tiga provinsi di pulau Kalimantan yang layak menjadi lokasi ibu kota baru.

 

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia