HomePembiayaanIMF Minta Pemerintah Segera Berlakukan UU JPSK

Alternatif Pembiayaan untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS — Pembiayaan proyek infrastruktur tidak dapat mengandalkan dana dari pemerintah saja. Alternatif pendanaan dari pasar modal dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hanya saja, masih ada beberapa kendala untuk mendapatkan dana dari pasar modal.

Kebutuhan dana untuk infrastruktur pada kurun waktu 2015-2019 diperkirakan Rp 5.519 triliun. Indikasi sumber pembiayaan sebagian besar (52 persen) berasal dari APBN dan APBD. Sisanya di luar pemerintah, yakni dari pinjaman dan obligasi (20 persen) dan badan usaha milik negara (6 persen). Pembiayaan di luar pembiayaan dana pemerintah tersebut merupakan pembiayaan alternatif dan merupakan peluang bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan tinggi dari pembangunan proyek infrastruktur.

Meski demikian, pembiayaan infrastruktur di luar dana anggaran pemerintah masih terkendala sumber pendanaan yang bersifat jangka pendek dan mahal, sementara kebutuhan pendanaan infrastruktur bersifat jangka panjang.

Sumber pendanaan dari perbankan, misalnya, sebagian besar bersumber dari tabungan dan deposito yang berjangka pendek yang juga terkendala pembatasan pinjaman. Adapun kendala pada pasar obligasi, pasar obligasi korporasi masih belum sebesar obligasi negara, tenor obligasi juga pendek, yakni 3-5 tahun, sementara proyek infrastruktur berjangka panjang. Tenor pendek obligasi korporasi disebabkan premi risiko tinggi.

"Permintaan untuk obligasi jangka panjang sudah ada, tetapi pasokannya kurang. Sebenarnya dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Taspen yang dananya teregulasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan sumber dana domestik," kata Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini, Selasa (5/4), di Jakarta. Menurut data SMI, dana jaminan hari tua milik BPJS tersedia sebanyak Rp 181,5 triliun.

Pada tahun 2015, penerbitan obligasi untuk sektor properti mencapai 20 persen dari total obligasi yang diterbitkan dengan nilai Rp 12,5 triliun. Jumlah ini lebih kecil daripada emisi obligasi untuk sektor keuangan yang mencapai 69 persen dengan nilai Rp 43,4 triliun.

Dalam kesempatan sama, Direktur Pelaksana PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF) Harold Tjiptadjaja mengatakan bahwa pembangunan proyek infrastruktur tidak dapat berdiri sendiri tanpa melibatkan proyek lainnya. Pembangunan bandara, misalnya, tidak dapat terlepas dari pembangunan proyek wisata. Harold juga menawarkan skema pembiayaan proyek, bukan pembiayaan perusahaan. Obyek pembiayaan proyek adalah proyek tertentu dan pada batas waktu tertentu selama masa proyek berlangsung.

Lazimnya dana ini diperlukan dalam jumlah besar. Kelayakan secara teknis dan finansial terfokus pada aset proyek, arus kas, dan kontrak perjanjian dalam proyek tersebut. Struktur pembiayaannya pun khusus untuk proyek yang dibiayai saja. 

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia