HomeKebijakanArtikelArtikelSMI Tarik Utang Rp850 Miliar Lewat Penerbitan Obligasi

Udang-Undang Umum

No. Judul Undang-Undang Tentang
1 Undang - Undang No 26 Tahun 2007 Penataan Ruang 
2 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2000 Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah 
3 Keputusan Presiden No 62 Tahun 2000 Koordinasi Penataan Ruang Nasional 
4 Undang - Undang No 23 Tahun 1997  Pengelolaan Lingkungan Hidup 
5 Undang - Undang No 7 Tahun 2004  Sumber Daya Air 
6 Undang - Undang No 4 Tahun 1992 Perumahan dan Permukiman 
7 Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008  Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
8 Keputusan Presiden No 4 Tahun 2009 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9 Keputusan Menteri Kimpraswil No 327/KPTS/M/Tahun 2002 Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang 
10 Peraturan Menteri PU No 45/PRT Tahun 1990 Pengendalian Mutu Air pada Sumber-Sumber Air
11 Peraturan Menteri PU No 50/PRT Tahun 2008 Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan  
12 Peraturan Menteri PU No 22/PRT Tahun 2007 Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
13 Peraturan Menteri PU No 21/PRT Tahun 2007 Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Bencana Gempa
14 Peraturan Menteri PU No 48/PRT Tahun 1990 Pengelolaan atas air dan atau sumber air pada wilayah sungai 
15 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1970 Perencanaan Hutan 
16 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1982 Tata Pengaturan Air 
17 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
18 Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan 
19 Undang - Undang No 39 Tahun 2009  Kawasan Ekonomi Khusus
20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 2009  Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 
21 Peraturan Menteri PU No 16/PRT/M/ 2009 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
22 Peraturan Menteri PU No 17/PRT/M/ 2009 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Ruang Wilayah Kota  
23 Peraturan Menteri PU No 15/PRT/M/ 2009 Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Ruang Wilayah Provinsi
24 Undang-Undang No 32 Tahun 2009  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
25 Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010  Penyelenggaraan Penataan Ruang 
26 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2010  Penggunaan Kawasan Hutan 
27 PP No. 77 Tahun 2001 Irigasi
28 Permen PU No. 48/PRT/1990 Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai
29 Permen PU No. 49/PRT/1990 Tata Cara dan Persyaratan Izin
Penggunaan Air dan atau Sumber
Air
30 Permen PU No. 45/PRT/1990 Pengendalian Mutu Air pada
Sumber-sumber Air
31 Permen No. 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah
Manfaat Sungai Daerah
Penguasaan Sungai dan Bekas
Sungai
32 Permenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990 Syarat-syarat dan Pengawasan
Kualitas Air
33 SKB Dagri dan MenPU No. 3 Tahun 1984,No. 3/KPTS/1984 Prosedur Pengusulan Pengadaan
Proyek Air Bersih Pengelolaan
Sementara dan Penyerahan dan
Pengelolaannya
34 Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan Pengelolaan Sistem
Penyediaan Air Minum Perdesaan
35 Kepdirjen Cipta Karya No.61/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan, Pengelolaan Sistim
Penyediaan Air Minum Kota
36 Keppres No. 196 Tahun 1998 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 
37 Kepmenneg LH No. 17 Tahun 2001 Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi
dengan Analisi Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL)
38 Kempenneg LH No. 40 Tahun 2000 Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup
39 Kepmenneg LH No. 2 Tahun 2000 Panduan Penilaian Dokumen
AMDAL
40 Kepmenneg LH No. 5 Tahun 2000 Panduan Penyusunan AMDAL
Kegiatan Pembangunan di Daerah
Lahan Basah
41 Kepmenneg LH No. 4 Tahun 2000 Panduan Penyusunan AMDAL
Kegiatan Pembangunan
Permukiman Terpadu
42 Kepmenneg LH No. 57/MENLH/12/1995 Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Usaha atau Kegiatan
Terpadu/Multisektor
43 KepMen LH Nomor 114 Tahun 2003  Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air
44 KepMen LH Nomor 115 Tahun 2003  Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
45 KepMen LH Nomor 03 Tahun 1998  Tentang Baku Mutu Limbah Bagi Kawasan Industri
46 KepMen LH Nomor 09 Tahun 1997 Perubahan KepMen LH Nomor42/MENLH/10/1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi
47 KepMen LH Nomor 35 Tahun 1995  Tentang Program Kali Bersih (Prokasih)
48 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999  Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
49 KepMen LH Nomor 129 Tahun 2003  Tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan Atau Kegiatan Minyak Bumi dan Gas Bumi
50 KepMen Kesehatan Nomor 289 Tahun 2003 Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan
51 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999  Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut
52 KepMen LH Nomor 45 Tahun 1996  Program Pantai Lestari
53 KepMen LH Nomor 04 Tahun 2001   Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
54 KepMen LH Nomor 201 Tahun 2004 Kriteria Baku & Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
55 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001  Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Ungkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
56 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007  Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
57 KepMen LH Nomor 43 Tahun 1996  Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambangan Bahan Gaiian Golongan C Jenis Lepas di Daratan
58 KepMen Pertambangan & Energi Nomor 1211 Tahun 1995  Pencemahan & Penanggulan Perusakan & Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum
59 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990  Pengelolaan Kawasan Lindung
Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia