HomeEnergiHarga Gas di RI Tinggi, Karena Infrastruktur Belum Banyak

Harga Gas di RI Tinggi, Karena Infrastruktur Belum Banyak

Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai harga gas industri di Indonesia belum efisien, karena infrastrukturnya belum banyak tersedia.

Hal tersebut diungkapkan Kadiv Komersialisasi Gas SKK Migas, Sampe L Purba, saat acara diskusi di Kantor SKK Migas, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Harga gas di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016, tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam Perpres tersebut ditetapkan harga gas industri paling mahal US$ 6 per mmbtu. Sebelum ada penetapan, harga gas industri di dalam negeri yang rata-rata US$ 8-10 per MMBtu.

Belum lama ini, pemerintah kembali menerbitkan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik. Beleid ini bertujuan untuk membantu PLN dan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) mendapatkan gas murah, sehingga biaya bahan bakar untuk pembangkit listrik bisa makin efisien.

Salah satu upaya pemerintah menekan harga gas industri adalah memberikan opsi kepada pelaku industri untuk mengimpor gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG). LNG yang diimpor dibatasi harganya maksimal 11,5% dari Indonesia Crude Price (ICP) saat tiba di pelabuhan Indonesia (landed prices).

Sampe mengatakan, impor LNG yang nantinya akan dilakukan para pelaku industri tidak serta merta mampu menekan harga gas industri menjadi paling tingga US$ 6 per MMBtu.

Dia menjelaskan, harga gas industri di Indonesia bisa murah bila seluruh infrastrukturnya dari Sabang-Merauke telah tersedia, seperti di Amerika Serikat (AS) yang infrastrukturnya sudah lengkap, sebelum produksi gasnya ditingkatkan.

"Jadi tidak serta merta, impor LNG akan membuat harga turun di level end user, karena secara keseluruhan harga LNG bersaing di seluruh dunia," jelasnya.

Menurut Sampe, tingginya harga gas di Indonesia karena beberapa masalah, seperti produknya ada namun pembelinyanya belum ada. Tidak ada pembeli salah satunya dikarenakan infrastruktur gas belum tersambung menyeluruh.

"Katakanlah LNG, di tingkat yang memproduksi itu, dia disiapkan dari LNG, dikapalkan, ada regasifikasi, kemudian dia dibawa melalui saluran transmisi, jadi ini semua harus berjalan, jadi infrastruktur kita itu, bahkan fasilitas regasifikasi itu 3 sampai 4 tempat atau belum menjangkau seluruh Indonesia," ungkapnya.

Bahkan, Sampe menilai, impor gas belum bisa dilakukan dalam waktu dekat oleh pelaku industri, lantaran masih terbatasnya infrastruktur gas di dalam negeri.

Untuk bisa melakukan impor, pelaku industri harus terlebih dahulu membangun infrastruktur gas, seperti regasifikasi yang saat ini jumlahnya terbatas.

"Kalau impor LNG bisa, tapi kita ini kesulitan infrastruktur," jelasnya.

Saat ini, infrastruktur LNG masih belum banyak yang terbangun. Oleh karena itu, impor LNG bisa dilakukan bila pada waktu yang bersama dibangun fasilitas seperti regasifikasi.

"Kalau pada saat yang bersama dia bangun infrastruktur di Kalimantan, Nias, bisa saja," jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas, Taslim Z Yunus, mengatakan fasilitas pengubah LNG menjadi gas pipa baru (regasifikasi) ada empat unit di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, impor yang telah diwacanakan seharusnya tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi, Taslim menuturkan, sampai saat ini masih ada 32 kargo gas yang diproduksi dari sumur gas dalam negeri.

"Kalau belum ada tambahan regasifikasi tidak bisa impor," kata Taslim.

Website designed for Pusat Studi Infrastruktur Indonesia